Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat M Taufik.
Liputan6.com, Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah mengirim surat imbauan kepada DPRD DKI perihal mekanisme pengangkatan Ahok menjadi Gubernur DKI. Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra Muhammad Taufik justru mempertanyakan hal itu.
"Ada apa ini dengan Djohermansyah?" kata Taufik saat dihubungi, Jakarta, Rabu (28/10/2014).
Taufik mengaku heran dengan perubahan sikap Djohermansyah yang meminta dewan menggelar paripurna pengangkatan Ahok dengan menandatangani surat. Padahal, ia mengaku Djohermansyah pernah berkata bahwa Ahok baru bisa dilantik setelah mengundurkan diri sebagai wakil gubernur dahulu.
"Saya ingat benar dia pernah ngomong begitu. Kok tiba-tiba mengubah pikirannya. Dia tidak konsisten dengan pernyataannya," tegas Taufik.
Apabila Kemendagri nantinya mengambil alih pelantikan Ahok, ia mempersilakan. Namun, ia tetap menunggu hasil konsultasi Dewan dengan Mahkamah Agung.
"Kami tidak akan bantah. Lantik saja sendiri oleh Djohermasyah. Kami sudah bersurat ke MA. Tinggal tunggu hasil konsultasinya dulu," tukas Taufik.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebelumnya berupaya menengahi polemik antara Ahok dengan M Taufik. Untuk memandang seperti apa dasar hukum yang paling tepat, Prasetio mengaku akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) dan kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai undang-undang mana yang akan digunakan menyelesaikan persoalan ini.
"Saya akan minta konsultasi ke MA, supaya tidak ada perdebatan (pihak Ahok dan M Taufik). Selain itu kita juga akan melakukan konsultasi dengan Mendagri," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 21 Oktober 2014.
Credit: Muhammad Ali
Source: http://ift.tt/1zJZdaH
No comments:
Post a Comment